Oleh: Agus Sholeh
RAMKARU.COM – Jangan kau bilang cinta kepada negara apabila kau tidak cinta kepada rakyatnya ~Ir Soekarno.
Di menit injury time bulan Ramadhan 1439 H/2018 M, saya masih tetap bisa menahan nafsu, menahan lapar dan juga rasa haus, tapi tidak untuk menahan kritik. Andai kata kritik itu membatalkan puasa, maka sudah pasti saya harus mengganti puasa saya dibulan yang akan datang, karena hari ini saya tidak bisa lagi menahan perasaan yang berkecamuk melihat kondisi rakyat Jember hari ini. Agar kritik tidak menjelma menjadi dendam yang membusuk di dalam, maka saya tidak akan lagi menahan kritik terhadap Bu Dokter yang sekarang menjabat sebagai orang nomor satu di Jember, Yaitu dr. Hj. Faida, MMR.
Tertanggal 17 Februari pada tahun 2016 yang lalu, Jember melukis sejarah gendernya dengan dilantiknya perempuan pertama sebagai Bupati Jember. Saya sangat mengapresiasi terpilihnya Ibu Faidah sebagai Bupati perempuan pertama, ditambah lagi dengan 22 Janjinya untuk Jember yang cukup membius telinga rakyat Jember. Belum usai rasa senangku, jargon Jember baru, Jember bersatu yang di suwarakan Ibu Faidah membuat saya ingin bersalto bak politisi ibu kota. Rakyat mana yang tidak terbius kalau mendengar 22 janji kerja Bupati. Pasti lah rakyat terlelap, sembari mimpi di benak mereka menakar Jember lima tahun yang akan datang. Waktu pun berjalan, kebijakanpun diterapkan, menuai kontroversi, ya, karena hajat orang banyak sering kali menjadi korban. Bupati sudah mengambil alih jurus pesulap handal, kebijakan dahsyat sudah sekelas mantra, sekali ucap bim salabim abra kadabra, rakyatpun terpisah dari lahannya. 22 Janji itu bersiap masuk dalam daftar janji-janji Bupati yang utopis. Bupati itu jabatan politik bu, jangan sampai cacat politik, cacat hukum dan cacat moral. Saya sampaikan bahwa ini jabatan Bupati bukan dokter. Jika ibu sebagai dokter, ada pasien sakit kepala yang disuntik tetap pantatnya, tetapi kalau ibu sebagai Bupati, ada rakyat di desa, susah makannya, sempit lahannya, minim fasilitas publiknya, jangan taruh obatnya di pusat kota, tetapi obat itu harus diantar langsung kepada perkaranya. Amit-amit.... ini Jember bukan Bina Sehat.
Bisik-bisik dari warung kopi ke warung kopi lainya kian santer, sudah mirip para pejuang demokrasi zaman Orba saja. Mereka membincang terkait keterlambatan pengesahan APBD Jember yang telah mengorbankan kepentingan masyarakat. Mau tidak mau suka tidak suka, dalam pengesahan APBD itu harus mendapat surat cinta dari Gubernur terlebih dahulu, baru bisa disahkan, bahasa kerennya harus disekolahkan dulu. Dikarenakan waktu kian terdesak, rancangan itupun disahkan dengan segera, padahal masih hujan respon negatif dari rakyat, ini bertanda bahwa, kebijakan Bupati mulai sakit, bisa-bisa kebijakan bak pesulap ini dapat mengantarkan masyarakat Jember ke jurang kemiskinan dan kesenjangan. Diam tertindas, apa bangkit melawan. Cuma ada satu kata lawan!!!
Hilir mudik kebijakan Faida kian mengundang perdebatan serius, seperti isu kebijakan satu sekolah satu TNI. Kebijakan yang satu ini cukup berhasil menyita banyak perhatian para aktivis mahasiswa. Diskusi warung kopi kian ramai, beredarlah anggapan, apabila aparatur negara yang memiliki catatan sejarah yang memilukan itu di taruh disekolah-sekolah, sudah selayaknya kita mesti waspada dan mencegahnya, agar kecondongan pemerintah untuk bertidak represif tidak terbuka. Bagi saya kebijakan macam ini tidak fungsional, justru kondisi ini akan mengganggu psikologis siswa dan halayak ramai. Ditambah lagi dengan polemik GTT-PTT satu bulan kemarin, kabar realese BPS yang menyebutkan bahwa setiap harinya ada sekitar 10 orang jatuh miskin, belum lagi perampasan lahan petani oleh PT yang disponsori oleh Pemkab. Kondisi ini sungguh sangat bertentangan dengan program ketahanan pangan berkelanjutan. Saya apresiasi program biasiswa Bupati buat generasi muda Jember, tapi apa gunanya mereka nanti setelah pintar jika harus bekerja pada orang asing lantaran lahan-lahan keluarga mereka sudah habis di rampas. Saya katakan bahwa penghisapan rakyat oleh kapital belum usai, apakah ini yang di sebut Jember baru, Jember bersatu. Bagi saya bukan Jember baru, Jember bersatu tapi Jember bau dan Jember berseteru. Kekagumanku di awal kini sudah berganti kritik.
Pembangunan di Jember bagi saya sangat sentralistik tak jauh beda dengan pembangunan ala Orba. Kalau Orba pembangunanya hanya fokus di jawa kalau Jember pembangunanya fokus di kaliwates dan sumbersari udah macam ibu doter ngobatin pasiennya saja . Jember itu mana sih? Apa yang disebut Jember itu hanya kaliwates sama sumbersari? Tentu saja tidak, bukan. Tapi saya punya cerita soal ini, saya punya teman di Kencong dan di Silo, kalau ia berangkat kuliah bilang ke orang rumahnya mau ke Jember. Jadi Jember di dalam pikiran mereka hanya daerah kampus dan taman alun-alun. Kondisi ini kadang dianggap lumrah, tapi pada hakekatnya itu adalah dampak dari kesenjangan pemerataan pembangunan.
Lihatlah bangunan di Jember di samping kanan ada Lippo Plazza dan di samping kiri ada Masjid Besar Roudhotul Muchlisin. Jadi masyarakat Jember itu sudah di fasilitasi dengan tempat soping ala kaum borjuis eropa dan suasana religius persis watak orang timuran. Kalau mau belanja ya di Lippo dan kalau mau ibadah ya ke Roudhotul Muchlisin. Itulah bangunan peradaban yang ada di Jember. Dari luar memang tampak biasa, apa salahnya dengan semua itu, mungkin begitulah pada umumnya orang membaca, tapi tidak kah kalian sadar bahwa itu termasuk bentuk hegemoni untuk menghilangkan daya nalar. Kenapa tidak terjadi pembangunan semacam itu dengan toko buku, mungkin toko buku murah meriah yang lengkap dengan forum diskusinya dan musium yang megah dan lengkap isinya. Jadi hemat saya, keinginan untuk membuat masyarakat Jember meningkat dalam literasinya, bagus pemikirannya dan kritis pemudanya kalah kuat dengan gairah membangunan peribadatan yang jamaahnya juga tak lebih banya dengan jamaah di masjid kecil di desa dan mol-mol megah yang isinya orang yang kerap kali mengancam kondisi rakyat.
Saya pernah diskusi dengan mahasiswa Jogja yang berasal dari Jember. Dulu di jaman MZA Jalal kawan-kawan mahasiswa Jember difasilitasi ruang kreatifnya sampai-sampai dibuatkan gedung asrama di Jogja karena mahasiswa Jember membanggakan pemerintahan Jember lewat seni budayanya. Apakah pemerintahan sekarang sejauh itu memikirkanya? Jangan memikirkan itu, kalau katanya Dilan, itu berat. Tidak akan kuat pikirkan saja tingginya buta aksara di Jember dan surat penugasan guru honorer yang rumit itu
Saya memposisikan Faida bukan sebagai individu Faida tetapi sebagai pejabat publik yang bertanggungjawab atas rakyat Jember. Saya sampaikan ini agar saya tidak dianggap hanya melontarkan argumen sentimen semata, karena semangat dasar argumen saya adalah untuk membangun argumen-argumen kritik demokratik kepada pemimpin negara yang hal ini Bupati Jember. Mari kita mengingat fantasi sejarah kebangsaan kita, bahwa semangat para pendiri bangsa yaitu semangat kemanusiaan, karena begitu pahitnya ditindas, begitu sensaranya dihisap. Kalau kita telaah kembali tujuan negara, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Saya tanyak kepada rakyat seantero Jember atas kebijakan-kebijakan yang tak terukur, apakah Bupati hari ini manusiawi apa gak nih? Apakah Bupati peduli pendidikan apa gak nih? Mari kita terjemahkan dengan hati nurani masing-masing, lihatlah realitanya, menulis dan teriakkan pekik perjuangan ini kepada langit, kepada bumi dan kepada umat manusia untuk Jember lebih baik.